penyelesaian sengketa pajak. penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa pajak

350. Saat ini, selisih atau perbedaan hasil perhitungan besaran pajak oleh wajib pajak dan angka resmi yang dikeluarkan kantor pajak. Adapun persentase banding yang. 0. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK. Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengiisi SPTPD. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganya, dan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan. 2. Oleh karena itu wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan kegiatan perpajakan yang dilaksanakan. Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3. "Cukup memprihatinkan. Setiap tahun ribuan sengketa pajak diajukan ke pengadilan pajak. Kewajiban menyampaikan SPT. SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA. 818 sengketa, dimenangkan oleh wajib pajak dengan hasil putusan mengabulkan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 11. Ada beberapa cara alternatif. MPFI di Pengadilan Pajak. Pendapat Pihak yang Bersengketa. Dalam jurnalnya, penulis mengurai peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pajak di Belanda. JASA AKUNTAN PUBLIK. Mengingat Pasal 9A UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah spesialisasi dari peradilan TUN maka terkait dengan paradigma umum dari. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DALAM KONTRAK KARYA PT NEWMONT NUSATENGGARA BARAT MENURUT HUKUM PAJAK NASIONAL Ida Zuraida 1 Pusdiklat Pajak, Badan Diklat Keuangan, Kementerian Keuangan RI, email: ida. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 199. 01/2014 tentang Organisasi clan Tata Kerja Sekretariat Pengaclilan Pajak; b. PENYELESAIAN. menaungi penyelesaian sengketa pajak di Indonesia yang disebut Pengadilan Pajak (Djatmiko, 2017). Sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 1. Untuk mengatasi sengketa pajak itu, Pasal 25 OECD Model maupun UN Model Convention telah menyediakan mekanisme di luar dari upaya hukum yang. b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak. Pajak pada dasarnya adalah kesepakatan luhur bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan yang terutama didanai dari pajak. Karena itu, maka banding disebut juga sebagai upaya hukum pertama dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan lewat. Mulai dari overview latar belakang dan ruang lingkup sengketa pajak, upaya administratif dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, hingga manajemen dan strategi dalam upaya penyelesaiannya. 12 B/PK/PJK/2005. Pasal 28. co. Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak terdiri dari Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau. 1. Alasannya karena penyelesaian sengketa pajak bisa menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Nomor. Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. Kembali ke Beranda. 14 Tahun 2002 dimana di dalamnya berbicara soal penyelesaian sengketa pajak. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain. rakyatnya. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang. Dalam butir-butir pertimbangan pada Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 . Faktor internal berupa terdapatnya sanksi/hukuman disiplin kepada pegawai pajak yang lalai dalam menjalankan tugasnya. CONTOH KASUS PAJAK DAN PENYELESAIANNYA “SENGKETA PAJAK PT ASIAN AGRI GROUP” Disusun oleh : Indah Sundari 041702503125068 UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA FAKULTAS. JAKARTA, DDTCNews - Lembaga peradilan pajak di Indonesia memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. PeraturanPenyelesaian gugatan pajak juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan acara cepat untuk sengketa tertentu. Sengketa banding ini diawali dengan keberatan wajib pajak atas terbitnya SKPKB oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Pajak. 03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. Banding 6. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, sita atau lelang. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Oleh karena itu, diperlukan suatu Peradilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. com, Jakarta – Sengketa pajak merupakan hal yang kerap terjadi seiring dengan meningkatnya perdagangan dan investasi lintas yurisdiksi. Penyelesaian sengketa pajak merupakan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain. banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang; 2. Dalam menyelesaikan sengketa, Wajib Pajak dapat menempuh upaya hukum seperti Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali. Penyelesaian sengketa pajak pada awalnya diselesaikan melalui suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang keberadaannya didasarkan pada Staatblad Nomor 29 Tahun 1927 tentang Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak (Regeling van hetberoep in Belastingzaken). Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 03/2013 tentang Tata Cara. Adapun sengketa yang dimaksud adalah atas nilai pajak sebesar total Rp 6,88 triliun. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa lembaga ini ialah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2018, jumlah permohonan sengketa pajak yakni keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan mencapai 152. demikian juga terlihat dalam ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pajak. Selain itu, batasan waktu juga dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian perkara. com akan mengupas tuntas berdasarkan webinar yang. Hal itu baik keberatan secara internal dan mengajukan upaya hukum banding. Tahun 2002 dikatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut berpotensi akan terus terjadi di tengah banyaknya perubahan kebijakan pajak, baik secara global ataupun. Skema Penyelesaian SENGKETA PAJAK. Lembaga Keberatan. Karena dilakukan daring, diharapkan layanan pengurusan sengketa pajak dapat dilakukan lebih cepat dibanding proses manual seperti selama ini. Keberatan Keberatan atas penetapan pajak merupakan hak wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang dalam rangka keadailan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Penyelesaian Sengketa Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Bentuk. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN 2621 – 2781 Online Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Nabitatus Sa’adah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: n4b1t4tuz@yahoo. Setelah. Masalah sengketa pajak ini dari masa ke masa ditanggapi oleh pemerintah yang berkuasa dengan jalan lembaga penyelesaian sengketa pajak. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan. Salah satunya dengan proses mediasi. Selain itu terdapat 2 cara penyelesaian sengketa pajak yang bisa Anda ketahui. BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak Daerah wajib mengisi SPTPD. “Kita akui, sampai sekarang Wajib Pajak jika dikoreksi transfer pricing cenderung (memilih) keberatan, karena MAP mungkin belum populer dan dianggap memerlukan waktu yang lama. Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Dispute Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan di Indonesia, rata. 378 banding. com, Jakarta – Pengadilan Pajak resmi meluncurkan e-Tax Court sebagai aplikasi berbasis website untuk mendigitalisasi proses administrasi. DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Jurnal Wawasan Hukum, Vol. Kedudukan Pengadilan Pajak. Salah satu Wajib Pajak yang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memiliki perbedaan pendapat dengan pemeriksa pajak sehingga menimbulkan sengketa pajak adalah PT PBL yang merupakan perusahaan yang. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment di mana dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk. Pengertian dan Bentuk Diplomasi. 2 Th. PENYELESAIAN sengketa pajak melalui proses banding tidak akan berhenti saat pemohon banding mengajukan surat banding. Dalam arti ini, keberatan dapat diajukan bila ada sengketa pajak dan pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara liminatif objek yang dapat diajukan sengketa pajak. terkait dengan upaya penyelesaian sengketa pajak, serta asas keadilan dalam penyelesaian sengketa. BAGAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SETIAP KEPUTUSAN WP/PP tidak puas? WP dapat mengajukan Keberatan kepada Dirjen Pajak melalui KPP Kantor Pusat Kantor Wilayah Sepanjang Dapat diajukan banding/gugatan Arestasi Penyelesaian KEP-297/PJ. Penyelesaian sengketa pajak erat sekali dengan hak wajib pajak yang ditetapkan dalam undang-undang pajak. Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran. Kedua, sengketa tahun 2013 berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas mekanisme. Penyelesaian SENGKETA PAJAK oleh Dr Khoirul Hidayah ORIGINAL di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 11. 7. Pembentukan didasari pemikiran bahwa keberadaan MPP sudah tidak memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa pajak. Wajib Pajak juga perlu memilih penyelesaian sengketa yang tepat dalam prosesnya. Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Penyelesaian sengketa pajak pada hakekatnya harus didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Ketika pengadilan pajak masih bernama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, terdapat persoalan hukum yaitu adanya. Melansir dari laman info perkara,. Demikianlah proses persiapan persidangan di Pengadilan Pajak. Pada 2019 pengadilan pajak telah merampungkan sengketa pajak antara otoritas dengan wajib pajak sebanyak. Wajib pajak harus menunggu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal itu agak berbeda dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang menyatakan secara tegas bahwa apabila dipandang perlu dapat dibentuk penyelesaian sengketa pajak yang tingkatannya sama ditempat lain. Mekanisme MAP untuk Penyelesaian Sengketa Pajak. Etty Rochaeti Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung Email : jurnal@sthb. 1. 2. UNTUK ANDA. 3 Kontroversi Penyelesaian Melalui PTUN Ketika pengadilan pajak masih bernama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, terdapat persoalan hukum yaitu adanya gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Keberatan. 561. 17. Bentuk perkara sengketa pajak dapat berupa Banding atau Gugatan. 2002. Apabila dipandang perlu Hakim Ketua dapat memanggil pemohon Banding untuk hadir dalam persidangan, guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian sengketa pajak. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan MAP secara bersamaan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Pasal 2 UU No. Sistem e-Tax Court ini diperuntukan bagi para pihak yang. Bulan April tahun ini, tepatnya tanggal 12, pengadilan pajak genap berusia 20. 2. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur cara penyelesaian sengketa pajak. -----, Hukum Acara Peradilan Pajak (Raja Grafindo Persada 2013). UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PUTUSAN SENGKETA PAJAK NOMOR 3137/B/PK/PJK/2020 ANTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAWAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS HUKUM PAJAK PROGRAM REGULER Tamariska Ribka 1706047845 FAKULTAS HUKUM PROGRAM SARJANA DEPOK, 2020 1 A. Setelah surat banding atau surat gugatan disampaikan, terbanding atau tergugat harus mengirimkan surat uraian banding atau surat tanggapan kepada pengadilan pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa. Karena itu, maka banding disebut juga sebagai upaya hukum pertama dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan lewat pengadilan pajak. 29 Tahun 1927) yang terakhir telah diubah dengan UU No. Jakarta – Humas BRIN. 2. HUKUM SENGKETA PERPAJAKAN. Upaya DJP Menjamin Objektivitas Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak; Simak! Prosedur Penerbitan STP PBB Sesuai PMK Terbaru;Artikel ini berjudul “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah Atas BPHTB” yang dalam penulisannya menggunakan metode Penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 3 Tahun 2014 Edisi September HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI PENGADILAN PAJAK Wan Juli Joko Nur Sariono Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya e-mail: wan. Dalam hal ini ada persengketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalahnya, yakni sebagai berikut: (1) bagaimana kebijakan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia; dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam menyelesaikan sengketa, Wajib Pajak dapat menempuh upaya hukum seperti Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali. Di kantor pajak Australia (ATO) dikenal adanya ADR (altenative Dispute resolution) yang intinya adalah proses mediasi. Dalam perkembangannya, jumlah sengketa. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan No. terjadinya sengketa pajak. 1 Penyelesaian Sengketa Melalui Direktorat Jendral. Untuk mengatasi masalah itu, OECD juga mempertimbangkan perlunya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak internasional sehingga dapat meningkatkan kepastian dan prediktabilitas bagi dunia usaha. Dalam setiap pemeriksaan sengketa pajak, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam. 2. Namun, penyelesaian sengketa pajak bukanlah soal menang atau kalah karena siapa pun yang menang atau kalah, tetap saja negaralah yang menang. H, Perumusan Kebijakan Perpajakan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, 2 Februari 2009 9. gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. sengketa pajak tersebut diatur secara tegas dalam Hukum Pajak formal. Dalam setiap pemeriksaan sengketa pajak, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Alternatif terakhir, untuk sengketa pajak yang terkait dengan investasi dan transaksi internasional, wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), investasi (Bilateral Investment Treaty) atau. Pengadilan Administrasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. ABSTRAK Penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak pada umumnya berawal dari adanya penerbitan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Humas PGN) JAKARTA, KOMPAS. , M. Disclaimer!penyelesaian sengketa paj ak pada Pengadilan Pajak secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Menteri euangan Nomor 206. According to Law Number 14 of 2002 concerning Tax Courts (hereinafter referred to as Tax Court Law) ArticleSuatu sengketa pajak terjadi bukan tanpa alasan yang jelas. Dasar Pengambilan Putusan Sidang. (2) SPTPD sebagaimana. Timbulnya sengketa pajak berintrik pada dua (2) hal yang sangat principal yaitu:11 1. Sebab sejatinya, penyelesaian sengketa pajak dimaksudkan untuk mencapai keadilan bersama. NUR ROCHMAH FAUZAANI (F0317075) SYIDATUL MAGHVIROH (F0317101) Apa yang dimaksud dengan sengketa pajak? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 59 B. Selanjutnya, pilih penyelesaian sengketa dan penuhi seluruh syarat yang diminta berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jumlah ini naik 20 persen dari tahun 2021 yang hanya sebanyak 12. Pengajuan gugatan atas pelaksanaan pajak yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Pengadilan Pajak. Pengajuan surat Keberatan Menurut pasal 25 ayat. Melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai dengan kaidah hukum. Upaya Hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi orang yang bekerja di bidang perpajakan maupun untuk dapat lebih memahami mengenai penyelesaian sengketa pajak daerah. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan. 518 sengketa. Keberatan bisa diajukan kepada Dirjen Pajak oleh wajib pajak atas suatu : Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 1. Pengadilan pajak akan melakukan permintaan Surat Uraian Banding kepada. com Abstract—Tax is one of the sources of state revenue for national development, the collection of which can be imposed based. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK. Namun sampai saat ini masih belum terdapat perubahan, karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah setelah adanya perubahan kedudukan Pengadilan Pajak. tahun. Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali dilakukan oleh institusi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang pajak. ABSTRAK Penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak pada umumnya berawal dari adanya penerbitan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Simplifikasi Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak via e-Tax Court. Hak. 4. BAP adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak mengenai hasil pemeriksaan pajak, termasuk perbaikan SPT, pembayaran atau pengembalian pajak, dan penyelesaian sengketa perpajakan. 4. Pengurangan / Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 4. (1) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. pajak dan kewenangan MA terkait penyelesaian sengketa pajak dalam upaya hukum peninjauan kembali di MA. Perundingan antar otoritas pajak untuk penyelesaian sengketa pajak. JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak bisa mempertimbangkan penggunaan mutual agreement procedure (MAP) dalam penyelesaian sengketa pajak, terutama yang berkaitan dengan lintas yurisdiksi.