uu 23 2004. BAGIKAN. uu 23 2004

Abstrak Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan hubungan yang sentralistik antara pemerintah. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . Ketentuan . 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Ag. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan. PENERAPAN UU NO. KETUA at People Power. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Sign In. Pada UU 32/2004 ini, Pilkada dilaksanakan oleh KPUD. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara. Pemerintah Pusat. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan. PDF Untuk Nanti. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. PEMERINTAHAN-DAERAH . Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. 2004. Ini lah tugas kita untuk mengkritisi UU 23/2014. 22 Juni 2004 Tanggal Pengundangan. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana; 2. berikut 4 asas pemerintahan daerah : 1. (Pasal 282 UU 23/2014) (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Kecamatan. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Nomor. Undang-undang (UU) NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat dilaporkan/proses secara hukum. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . uu no 23 th 2004. Undang-undang (UU) tentang Perikanan. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. 244, TLN No. Refleksi ini difokuskan pada bagaimana korban mengakses keadilan dan pemulihan serta. Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut: a. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2004. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. 23 Tahun 2014 Dalam Kaitannya Terhadap Batas Daerah” sebagai judul makalah ini dilatarbelakangi oleh minimnya referensi atau materi-materi yang mengkaji persoalan revisi UU No. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. ABSTRAK PERATURAN. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). (2) Untuk mengetahui hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana dalam UU No. 000,-Unsur kesatu : Setiap orang. UU. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. Berikut. Latar Belakang Paradigma kebijakan saat ini yaitu desentralisasi pemerintahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan kini diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di samping ada keberhasilan-keberhasilan dalam. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2004/ No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1),. Lompat ke Halaman . 14, 2008. telah berakhir masa jabatannya; atau e. Undang-undang (UU) No. kitab suci atau simbol keagamaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014) yang menggantikan UU No. 24 TAHUN 2004 TENTANG KDRT Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang mengatur terkait proses perlindungan yang diatur dalam UU No. Dalam Pasal 1 angka 1 UU disebutkan. 32 Tahun 2004) terletak pada pendefinisian kawasan perkotaan. ABSTRAK: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan. NOMOR 1 TAHUN 2004. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PRESIDEN REPUBLIK. Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa. Undang-undang (UU) NO. Pemerintahan Daerah terdiri dari 27 BAB dan 411 Pasal. mengubah UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku mulai 2 Oktober 2014, sebagai contoh hal yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan SDA adalah tentang penerbitan IUP. 1. 2. Makalah ini disajikan kekerasan terkait gender dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 kata kunci: Kekerasan berbasis gender, kekerasanDitetapkan: 18 Oktober 2004; Berlaku: 18 Oktober 2004; Sembunyikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menjamin terwujudnya hak asasi perempuan dan accsess to. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta,. (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat , dan biaya ringan. 2004. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Kedudukan : Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. NOMOR 37 TAHUN 2004. 32 Tahun 2004 secara tersendiri mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk. Mershindta Rahmadani. Arah sentralisasi sudah dapat dilihat dari konsideran yang. nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota i. . Pasal 56. 1. NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; UU No. Daerah sudah harus mulai mengimplementasikan amanat UU tersebut tahun 2017 mendatang menunggu RPP UU tersebut disahkan oleh DPR akhir tahun ini. UU No. a). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pasal 45 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa wilayah administrasi terdiri atas: 1. Awalnya, DPR mengisyaratkan akan menolak Perpu No. Stereotype jender yang telah melekat. Kepala Daerah (Penjelasan Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 22 UU NO. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Masing-masing UU tersebut memiliki politik hukumnya sendiri yang kemudian berimplikasi pada adanya perbedaan fungsi Gubernur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Tipe Dokumen. Judul. 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. Berikut adalah poin. Judul Asli: UU_NO_23_2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT. Kecamatan adalah wilayah yang dibentuk oleh pemerintah daerah di bawah kabupaten/kota yang terdiri atas beberapa desa/kelurahan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. 1. 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membahas. Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. TENTANG. 2004. UU 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU disahkan oleh Presiden Dr. UU No. Isi didalamnya ada 10 bab dan 56 pasal, UU 23/2004 ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan. Namun perubahan Undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. No. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga T. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Itulah yang terjadi pada Undang-Undang No. Reskrim Polrestabes Medan) View/ Open. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembaruan hukum pidana dalam Undang-undang PKDRT dalam rangka perolehan akses keadilan bagi perempuan sebagai Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi . Aug 1 2013 Hits : 90332 327. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong. penerapan undang-undang no. Judul. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Demikian penjelasan tentang isi Undang Undang KDRT yang memuat aturan, larangan hingga sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Mengingat : 1. PENJELASAN UMUM 1. Transparansi ( pengeluaran) yang melekatdalam BI. uu 23 TAHUN 2004. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. 24, TLN NO. Unduh: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Pada penelitian ini, Terminal Teluk Lamong diasumsikan tidak ada pada saat pembuatan konstruksi batas dengan acuan garis HWL (UU 23/2014) karena statusnya terbagi kedalam dua wilayah yaitu wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik jika berdasarkan UU 32/2004. Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT juga mengatur tentang perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tanamkan. Hits : 121747. 0%. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Konsep Otonomi Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi. UU No. Katalog Produk. PDF. UU NO 22 TAHUN 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dengan diundangkannya UU PKDRT ini maka semua elemen bangsa, masyarakat, aparat penegak hukum, LSM, dan komponen lainnya berkewajiban untuk melaksanakan. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; SALINAN. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Undang - Undang KDRT. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Undang-undang (UU) NO. 24. 143, TLN No. Undang-Undang. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang. 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. UU No 23 Tahun 2014 ini mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, dan memberikan panduan yang lebih jelas. METADATA PERATURAN. 15. KETENTUAN PENUTUP. 2003/NO. PEMERINTAHAN DAERAH. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi . Selain itu juga diperhatikan undang-undang yang terkait di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. May. Saat ini sudah ada UU KDRT yang menjadi payung hukum kekerasan. - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. Dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014). U. 32 Tahun 2004: Pemerintah Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. pdf. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 2004/ No. 23/2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi untuk menggantikan UU No. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. rumah tangga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004, dan untuk mengetahui upaya meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian. 376Mb) Date 2018. KETENTUAN PIDANA 9. transparan; d. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. 6937. Download PDF. Salah satu undang-undang yang berhasil diterbitkan, tepatnya tanggal 22 September tahun 2004, di mana diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi angin segar yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia Undang-undang yang berisi sepuluh bab tersebut. Menyatakan Terdakwa SUDI ALS YASIN Bin SUWAWI telah terbukti secara sah dan. berjalan 3 tahun, dan UU 32/2004 hanya berlangsung selama 10 tahun untuk . Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. docx. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat.